Rekomendasi

Pemprov Bali Mendapat Jatah Kelola Hutan Sosial dan Hutan Adat

Kamis, 07 Januari 2021 : 21.03
Published by Hariankota


DENPASAR
- Provinsi Bali bersama 29 provinsi lainnya mendapatkan bagian untuk mengelola hutan sosial dan hutan adat dalam Program Perhutanan Sosial Tahun 2020.


Surat Keputusan (SK) atau izin pengelolaan hutan tersebut secara simbolis diserahkan Presiden RI Joko Widodo  yang berlangsung secara virtual, Kamis (7/1/2021). 


Kepada Provinsi Bali, pemerintah memberikan izin pengelolaan hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). Selain itu, daerah Bali juga memperoleh izin pengelolaan hutan adat seluas 621 hektar.


Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam lima tahun belakangan, ia memberi perhatian khusus pada upaya reditribusi aset, khususnya kawasan hutan. Hal itu didasari pada ketimpangan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan kawasan sekitar hutan. 


Ia menilai, redistribusi lahan kawasan hutan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan dan sekaligus menjadi jawaban atas sengketa agraria yang kerap terjadi. 


“Ketika saya turun, masih banyak terjadi sengketa lahan, baik antara masyarakat dengan perusahan atau antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu kita akan terus mengupayakan reditribusi aset,” ujarnya.


Agar program ini membuahkan hasil optimal, Presiden Jokowi mengingatkan agar kegiatan ini jangan sekadar dimaknai sebagai acara bagi-bagi SK. Ia akan terus mengecek dan memastikan bahwa lahan yang diserahkan pengelolaannya benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, tidak ditelantarkan dan dikembangkan dengan baik agar memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. 


“Itu yang menjadi tujuannya, karena itu rumuskan dengan matang aspek usaha yang akan dikembangkan dengan tetap mengedepankan konsep ramah lingkungan, itu sangat penting diperhatikan,” imbuhnya sembari mengingatkan agar SK yang diterima jangan sampai dipindahtangankan. 


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Desember 2020 sudah diterbitkan 6.798 SK Perhutanan Sosial seluas 4.417.937,72 hektar bagi 895.769 KK. 


Khusus untuk Hutan Adat, pemerintah telah mengeluarkan 75 SK untuk lahan seluas 56.903 hektare bagi 39.371 KK serta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.090.754 Ha," imbuhnya.  


Menteri Siti Nurbaya berpesan kepada para gubernur agar berperan aktif dalam memfasilitasi, menetapkan, dan mengarahkan program dan kebijakan yang mendukung program Reforma Agraria ini. 


"Termasuk untuk proses dasar hukum masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda)," imbuhnya.  


 Di tahun 2021 ini, Kementerian LHK akan melakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah dan konflik dalam kawasan hutan, persoalan pemukiman dalam kawasan hutan dan penyelesaian masalah-masalah hutan di wilayah padat penduduk seperti Jawa, Lampung, Bali dan provinsi padat penduduk lainnya.



Jurnalis : Made
Editor : Mahardika

Share this Article :