Rekomendasi

PPKM Diperpanjang, Pengawasan Akan Diperketat

Sabtu, 23 Januari 2021 : 18.42
Published by Hariankota


SURABAYA
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Yang semula digelar sejak 11-25 Januari 2021 kemungkinan akan kembali diperpanjang hingga ( 8/2) mendatang.


Perpanjangan itu karena penurunan mobilitas masyarakat selama PPKM mencapai 40 persen belum tercapai.


Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, menegaskan, perpanjangan PPKM perlu peningkatan sinergitas bersama antara Pemkab/Pemkot bersama Polri dan TNI. 


"Perpanjangan PPKM ini harus disikapi dengan serius. Pengawasan melalui operasi yustisi harus ditingkatkan dan diperketat," tegas Heru saat monitoring dan evaluasi melalui vidcon, Jumat (22/1/2021) kemarin seperti dikutip online ini.  


Saat ini, di Jatim tercatat 15 kab/kota yang menerapkan PPKM. Di antaranya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kota Malang, Kota Batu, Ngawi, Lamongan, Blitar, Madiun, Kota Madiun, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kediri, dan Nganjuk.


Penerapan itu diatur dalam regulasi melalui Keputusan Gubernur Jatim dengan Nomor 188/11/KPTS/013/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/7/KPTS/013/2021. Regulasi itu berisi tentang PPKM untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.


Namun, hingga 21 Januari 2021 juga tercatat tujuh kabupaten dan kota yang masih masuk zona merah Covid-19. Di antaranya, Kota Madiun, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, dan Ngawi.


Melalui vidcon tersebut, ia juga mengajak Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya dibantu jajaran Polres dan Kodim untuk mengoptimalkan operasi yustisi.


 "Yang utama adalah ketentuan PPKM untuk pembatasan WFH dan WFO, pembatasan kapasitas dan jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan, sekolah daring, serta pembatasan 50 persen tempat ibadah lebih diperketat," tegasnya.



Jurnalis :Nur
Editor : Mahardika

Share this Article :