Rekomendasi

Sepi Pembeli Selama PPKM, Pedagang Angkringan Kelimpungan

Minggu, 24 Januari 2021 : 16.48
Published by Hariankota


SUKOHARJO
- Pantiyo (54) tengah gundah. Pedagang angkringan atau HIK /wedangan yang menyajikan makanan dan minuman diatas gerobak dorong di salah sudut jalan Desa Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo ini mengaku kelimpungan ketika pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali sejak 11 Januari 2021 lalu.


Jika di awal tahun ini ia masih yakin situasi bisa lebih kondusif dan usaha  yang ditekuninya sejak 1983 lalu bisa sedikit pulih, tapi kini harapan itu kian luntur. Pendapatannya selama berjualan disiang hari merosot tajam hingga 80% karena daya beli masyarakat makin jeblok setelah pemerintah menerapkan kebijakan PPKM.


“Omzet harian saya menurun kadang hanya dapat untung Rp 25 ribu, kadang bahkan tidak dapat sama sekali. Padahal amannya Rp 100 ribu untuk bisa menutup beban operasional,” ujar Pantiyo atau biasa di sapa pelanggannya dengan panggilan Pak Botak, saat ditemui hariankota.com, Minggu (24/1/2021).


Dimasa sebelum pandemi, kakek empat orang cucu ini mengaku penjualan kotor tiap hari bisa mencapai Rp 1 jutaan. Sekarang untuk mendapatkan hasil penjualan kotor Rp 500 ribu saja, susahnya setengah mati. Padahal nilai modal seluruh makanan dan minuman yang dijajakannya rata- rata Rp 700 ribu per hari.


"Dulu untuk penjualan minuman saja, saya bisa menghabiskan 4 sampai 5 kilo gula pasir. Sekarang 2 kilo saja tidak habis," tutur pria asli Karangmojo, Weru, Sukoharjo yang mengontrak kamar sebuah rumah di Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo dengan tarif Rp 200 ribu per bulan ini.


Diawal pandemi corona, ia mengaku sempat sama sekali tidak bisa berjualan, dan mendapat bantuan sosial berupa uang tunai dari pemerintah sebesar Rp 250 ribu selama lima kali. Namun untuk bantuan modal usaha, ia sama sekali belum pernah mendapatkan. Padahal bantuan modal usaha itu saat ini sangat dibutuhkannya.


"Saya tidak tahu lagi mesti berharap kepada siapa lagi. Untuk bantuan UKM beberapa waktu lalu, saya pernah mencoba mengajukan dibantu tetangga dengan mendaftar lewat online, tapi gagal mendapatkan. Dengan kondisi seperti sekarang, saya hanya ingin PPKM tidak diperpanjang supaya kondisi usaha normal kembali," imbuhnya.


Terpisah, keputusan perpanjangan PPKM tidak hanya memicu penolakan pedagang angkringan yang beroperasi siang hari. Pelaku usaha yang buka operasional mulai sore hingga malam hari lebih keras lagi penolakannya. Perpanjangan PPKM dinilai sebagai kebijakan tanpa solusi. Diperkirakan akan banyak usaha-usaha perekonomian rakyat bakal gulung tikar.


"Kepada pemerintah pusat maupun daerah, tolong di survey dulu. Khususnya bagi masyarakat pelaku usaha yang terdampak. Kami berharap ada solusi yang tepat agar pelaku usaha kecil seperti kami ini tidak dirugikan," kata pengelola Marki Food Centre, Abel yang sempat viral terekam video berdebat soal pembatasan jam operasional warung makanan dengan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya beberapa waktu lalu.


Menurutnya, setelah berkomunikasi dengan sesama pelaku usaha dari berbagai sektor, semua sepakat bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan mencegah penularan virus harus terus dilakukan dengan ketat, seperti pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak mencegah kerumunan. Namun satu hal yang ditolak adalah pembatasan jam operasional pada malam hari.


"Perpanjangan PPKM tidak efektif mencegah penularan virus corona. Kalau kemarin sudah dilakukan dan ternyata tidak efektif, lalu kenapa ini harus dilakukan lagi (perpanjangan) tanpa ada solusi. Kasihan teman - teman pedagang, khususnya yang buka sore hari," kata pria yang juga pegiat media sosial ini.


Ia mengungkapkan, tidak hanya pedagang kuliner saja yang terkena dampak PPKM. Beberapa jenis usaha perekonomian lain juga tidak sedikit yang ikut menanggung dampaknya seperti, bisnis wedding, fotograpy, pelaku seni, hingga persewaan sound system.


"Banyak dari mereka yang mengaku akibat adanya pembatasan aktivitas hampir selama 1 tahun kesulitan mencari nafkah," pungkasnya.


Seperti diketahui, pemerintah pusat secara resmi mengumumkan memperpanjang PPKM Jawa - Bali. Perpanjangan yang disebut untuk kebaikan masyarakat Indonesia sendiri ini mulai berlaku dari 26 Januari hingga 8 Februari mendatang. 



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :