Rekomendasi

Target Nasional Program Vaksinasi Covid-19 Selesai 15 Bulan, Disangsikan

Selasa, 19 Januari 2021 : 22.17
Published by Hariankota


SOLO
- Program vaksinasi Covid-19 secara nasional telah dicanangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dengan target selesai selama 15 bulan, diawali Januari 2020 hingga Maret 2021. Perdana, di Jawa Tengah (Jateng) baru tiga daerah yakni, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Solo dengan prioritas tenaga kesehatan (nakes) serta sejumlah tokoh masyarakat.


Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN RI) BRM Kusumo Putro menanggapi program vaksinasi dengan anggaran triliunan itu mengaku pesimis target 181 juta sasaran vaksin bisa selesai dalam kurun waktu 15 bulan.


"Kami pesimis program ini bisa selesai tepat waktu. Kami khawatir pelaksanaan vaksinasi perdana kemarin hanya sekedar untuk membuat senang masyarakat saja. Dalam hal ini pemerintah harus jujur menyampaikan bahwa jumlah vaksin Sinovac dari China memadai dan siap diberikan secepatnya," katanya kepada hariankota.com, Selasa (19/1/2021).


Menurutnya, dalam program vaksinasi ini pemerintah sudah selayaknya memberikan vaksin tidak hanya menyasar 181 juta penduduk Indonesia dengan batasan umur 18 -59 tahun saja. Dengan adanya batasan umur itu, maka informasi ketersediaan vaksin dan target sasarannya masih belum jelas.


"Semestinya vaksin untuk semua usia, jangan ada batasan umur. Wabah Covid-19 ini tidak mengenal batasan umur. Apakah usia 18 tahun kebawah itu pasti kebal, apakah kormobid (penyakit penyerta) hanya dimiliki usia diatas 59 tahun, kan tidak juga," sebutnya.


Jika merujuk target  program vaksinasi akan selesai dalam 15 bulan, maka Bio Farma sebagai produsen vaksin Sinovac harus memiliki kemampuan kapasitas produksi rata - rata 15 juta vaksin perbulan untuk didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air.


"Bio Farma yang memproduksi vaksin Sinovac ini juga belum tentu memiliki kemampuan produksi dalam jumlah sangat besar dalam waktu relatif pendek sesuai target 15 bulan. Oleh karenanya, pemerintah harus memiliki alternatif lain," ujarnya.


Apalagi, lanjutnya, vaksin sudah disebutkan tidak diberikan kepada orang yang memiliki kormobid, maka kesiapan dan jumlah vaksinator atau tenaga kesehatan penyuntik vaksin juga harus sesuai. Keterbatasan vaksinator juga akan berpotensi menghambat tercapainya target.


"Sebab, untuk memastikan yang akan disuntik vaksin itu betul -betul sehat mestinya butuh pemeriksaan medis terlebih dulu oleh ahlinya. Nah, pemeriksaan ini kan juga butuh waktu. Makanya kami meragukan target 15 bulan vaksinasi bisa selesai," sambungnya.


Meskipun meragukan, disisi lain Kusumo sangat mendukung pelaksanaan program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun ia tetap berharap agar tidak dengan batasan usia. Sesuai jumlah penduduk Indonesia, semua harus mendapat vaksin.


"Yang lebih penting, kami sangat tidak setuju jika nantinya dalam mengejar target melibatkan pihak non pemerintah/swasta yang jelas -jelas bersifat komersil. Ini hanya akan menambah masalah baru. Jangan sampai ada kelompok tertentu memperkaya diri sendiri diatas penderitaan masyarakat dengan cara mengkomersilkan vaksin," tegas Kusumo.


Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri/komersil dengan mengijinkan pihak lain seperti rumah sakit swasta atau negeri menjual vaksin, berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam mencapai herd immunity (kekebalan komunitas).


"Dalam situasi ini, vaksinasi harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dalam populasi, bukan berdasarkan kelompok usia produktif saja. Selain kelompok beresiko seperti petugas pelayan publik, yakni nakes, dan guru. Kelompok lansia yang memiliki komorbid, itu mestinya juga di prioritaskan," pungkasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :