Rekomendasi

Gerakan Jateng Dirumah Saja, Kepala Disdagkop UKM Sukoharjo : Pasar dan PKL Boleh Beroperasi

Jumat, 05 Februari 2021 : 02.12
Published by Hariankota


SUKOHARJO
- Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tentang "Gerakan Jateng di Rumah Saja" sebagai penekan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan (prokes) pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Bupati Sukoharjo telah menerbitkan SE Nomor 400/334/2021.


Berdasarkan salinan yang didapat hariankota.com, dalam SE yang ditandatangani Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya pada Kamis (4/2/2021) ini, Pemkab Sukoharjo sepenuhnya mendukung pelaksanaan serentak Gerakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari, Sabtu-Minggu (6-7/2/2021) bersama seluruh komponen masyarakat di Sukoharjo.


Diantara poin dukungan tersebut,  yakni menutup kegiatan Car Free Day (CFD), menutup semua destinasi wisata dan usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, panti pijat, spa, warnet, game online dan tempat oleh raga. Penghentian kegiatan olah raga diluar rumah semisal sepeda santai, serta pembatasan hajatan dan pernikahan tanpa menggundang tamu.


Meski begitu, ada pengecualian untuk sektor esensial seperti, kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, perbankan, komunikasi dan teknologi informasi, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, pasar tradisional, perhotelan, konstruksi dan beberapa lainnya. Sektor esensial ini boleh beroperasi namun dengan memberlakukan prokes lebih ketat.


Seperti sektor esensial logistik dan kebutuhan masyarakat, diantaranya toko modern, mall, toko kelontong, pedagang kaki lima (PKL), warung makan, restoran dan sejenisnya, dapat beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Sedangkan kegiatan layanan pesan antar atau dibawa pulang untuk dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan tidak boleh menyediakan tempat duduk.


Operasi yustisi serentak secara masif di 12 kecamatan akan dilakukan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI selama pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja. Bilamana ditemukan pelanggaran prokes maka akan ada sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


Terkait operasional sektor esensial, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) UKM Sukoharjo, Sutarmo saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa SE Bupati terbaru lebih menekankan pada gerakan masif pendisiplinan penerapan prokes pada masyarakat selama dua hari.


"Pasar tradisional, warung makan, PKL, wedangan atau angkringan boleh beroperasi dengan jam operasional masih sama seperti SE perpanjangan PPKM lalu. Tapi penerapan prokesnya lebih diperketat lagi, termasuk penekanan mobilitas masyarakat supaya tetap dirumah saja," tandasnya 



Jurnalis : Sapto 
Editor : Mahardika

Share this Article :