Rekomendasi

PPKM Jilid Dua Berakhir, Pemkab Sukoharjo Siap Terapkan PPKM Mikro

Selasa, 09 Februari 2021 : 18.00
Published by Hariankota


SUKOHARJO
- Istilah baru digunakan pemerintah untuk kembali membatasi aktivitas masyarakat dalam upaya penanganan pencegahan laju penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Pulau Jawa-Bali.


Setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid 1 dan 2 dinilai tidak efektif, kini kembali bergulir melanjutkan program sebelumnya dengan istilah baru, PPKM skala mikro atau PPKM mikro.


Masih seperti sebelumnya, PPKM mikro diberlakukan di 7 provinsi (Jawa-Bali) mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Untuk kebijakan baru ini sasarannya sampai di tingkat desa yang memiliki kasus penyebaran virus corona tinggi.


Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan baru tersebut, yakni membentuk posko - posko penanganan pengendalian Covid-19 tingkat desa atau kelurahan.


"Prinsip dari PPKM mikro adalah memanage di tingkat desa/kelurahan dengan supervisi di tingkat kecamatan melalui posko- posko. Ini adalah manajemen sesungguhnya untuk pengendalian penyebaran Covid-19 sebelum herd immunity terbentuk," kata Pj Sekda Sukoharjo Budi Santosa saat dikonfirmasi hariankota.com, Selasa (9/2/2021)  


Pada PPKM mikro aturan jam operasional restoran atau tempat kuliner dan pusat perbelanjaan lebih longgar dibanding PPKM sebelumnya. Jam operasional mal/pusat perbelanjaan diizinkan hingga pukul 21.00 WIB. Demikian pula dengan perkantoran, 50 persen work from office dan 50 persen work from home.


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM mikro. Penerapan kebijakan lanjutan ini sepenuhnya disesuaikan pada kondisi status zona masing - masing daerah. Pada zona merah misalnya, PPKM mikro dilakukan hingga tingkat RT.


Mulai dari penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain yang sifatnya non esensial. Masyarakat juga dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. Mobilitas warga untuk keluar masuk wilayah RT dibatasi maksimal pada pukul 20.00 WIB.


"Untuk PPKM mikro dari Mendagri sudah keluar (instruksi). Saat ini kami masih nunggu SE dari Gubernur untuk selanjutnya diterbitkan SE Bupati. Insya Allah, nanti setelah 70 % masyarakat mendapat vaksin, secara simultan dengan PPKM mikro ini akan ada hasil baik," pungkasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :