Rekomendasi

Sambangi Sukoharjo, KPK Minta Pemkab Tutup Celah Korupsi

Rabu, 24 Maret 2021 : 18.49
Published by Hariankota


SUKOHARJO
-  Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo diminta menjalankan sistem dan manajemen tata kelola kebijakan dengan baik untuk menutup celah maupun peluang terjadi korupsi di semua sektor.


Hal itu mengemuka dalam Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, bupati, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kontraktor, dan pengembang perumahan di gedung kantor terpadu Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo, Rabu (24/3/2021).


“Kegiatan ini intinya agar sistem pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan dengan baik. Tata kelola pemerintahan berjalan baik, masyarakat terlayani dengan baik. Tidak ada lagi korupsi, celah-celah bisa kita tutup. Itulah tujuan KPK melakukan kegiatan ini,” jelasnya.


Menyinggung terkait efektifitas rakor sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah, Alex yang pada Selasa (23/3/2021) kemarin juga berada di Kota Solo mengatakan, nantinya yang merasakan hasilnya adalah  masyarakat.


"Yang jelas, KPK berupaya memperbaiki tata kelolanya. Misalnya soal perizinan, perumahan dan lainnya. Kalau yang kurang baik, KPK akan memperbaiki dengan melakukan pemetaan dan dipadukan dengan laporan masyarakat yang diterima KPK," tegas Alex kepada hariankota.com usai rakor.


Menurutnya, KPK akan melakukan penilaian karena memiliki alat monitoring, yakni “Monitoring Center for Prevention (MCP). Ada delapan sektor yang akan dimonitor KPK dan akan dilihat berapa nilai dari masing-masing sektor.


“Untuk daerah yang nilainya tinggi, mulai 2020 ada penghargaan berupa insentif terkait capaian MCP tadi dimana batas nilainya 80 untuk menerima insentif,” ujarnya.


MCP disebutkan merupakan cerminan sistem pengendalian internal dalam proses perencanaan, pengadaan, perizinan, termasuk optimalisasi pendapat daerah, dan lainnya. Ini menjadi titik rawan terjadinya korupsi dan diupayakan dilakukan perbaikan.


Sementara Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengapresiasi dan menyambut baik upaya KPK dalam melaksanakan pencegahan korupsi terintegrasi, fokus dan terukur pada delapan area intervensi di daerah.


"Delapan area yang akan diintervensi KPK masing-masing perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa," tandas Bupati.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :