Rekomendasi

Gubernur Koster Ajak Semua Elemen Masyarakat Kelola Sampah

Selasa, 13 April 2021 : 15.57
Published by Hariankota


GIANYAR - Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi melaunching Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.  


Gubernur Kostet menyebut saat ini Bali dalam keadaan darurat sampah. Sehingga Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sudah sangat mendesak untuk diterapkan di wilayah Desa/Kelurahan dan Desa Adat. 


"Jadi lingkungan alam yang bersih ditempuh dengan melaksanakan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019," ujarnya.


Menurutnya, Keputusan Gubernur mengatur mengenai strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, antara lain Pengaturan Warga, dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah, mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah di rumah tangga, melarang warga membuang sampah ke Desa dan Desa Adat lain.


Melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya, membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, melarang warga membuang sampah di Danau, Mata Air, Sungai dan Laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020.


"Kemudian mengembangkan kebersamaan secara bergotong-royong berbagai komponen masyarakat di Desa/Kelurahan dan Desa Adat dengan pengaturan tugas, yakni pembuatan Peraturan Desa (PERDES) tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan untuk Desa Adat bertugas membuat Awig-awig/Pararem tentang Pengaturan Krama Desa Adat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019," jelasnya. 


Sehingga Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan bekerjasama dengan Desa Adat, dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).


 Sedangkan Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali merupakan arahan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat melalui dukungan sarana prasarana, dana/biaya operasional, maupun lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan atau Desa Adat. 


Wayan Koster juga mencatat bahwa saat ini terdapat 5 Desa/Kelurahan atau Desa Adat, yaitu 1) Desa Paksebali, Klungkung; 2) Desa Baktiseraga, Buleleng; 3) Desa Punggul, Badung, 4) Desa Taro dan 5) Desa Adat Padang Tegal di Gianyar yang telah berinisiatif secara mandiri melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019. 


Atas kepeloporannya, Gubernur Bali memberi penghargaan serta insentif sebesar Rp. 50 juta untuk masing-masing Desa yang besumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) Bank Pembangunan Daerah Bali. Guna mendorong percepatan terciptanya lingkungan alam yang bersih, hijau, dan indah serta berkualitas, maka Perbekel/Lurah dan Bandesa Adat, berkewajiban memberikan edukasi dan sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber untuk menggugah kesadaran Warga Desa agar berperan aktif secara bergotong-royong guna mewujudkan lingkungan alam yang bersih, hijau, dan indah serta berkualitas. 


"Perbekel/Lurah dan Bandesa Adat agar segera membentuk Komunitas Kader Kebersihan, yang berperan sebagai penggerak utama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi," tutupnya.




Jurnalis : Made
Editor : Mahardika

Share this Article :