Rekomendasi

Larangan Rangkap Jabatan Membingungkan, Pengelola ITB AAS Indonesia Akan Menggugat Dirjen Dikti

Minggu, 04 April 2021 : 18.20
Published by Hariankota


SUKOHARJO - Salah satu pengelola dan pembina yayasan Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Budiyono mengaku dirugikan dengan turunnya Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti Kemendikbud nomor 3 / 2021 tentang larangan rangkap jabatan organ yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ia bakal menggugat agar SE dibatalkan atau direvisi.


Budi yang memiliki sertifikasi dosen dan anggota ADRI (Ahli dan Dosen Republik Indonesia) ini telah mempelajari isi SE Dirjen Dikti tersebut. Dari apa yang dibacanya, SE tidak menjelaskan secara terperinci tentang maksud larangan rangkap jabatan.


“Menurut kami SE ini rancu dan melebar tidak punya dasar hukum, khususnya yang menyebutkan dosen dan karyawan. Karena dalam Undang- Undang menyebut pimpinan perguruan tinggi, itu mengacu jabatan. Sedangkan dosen dan karyawan adalah profesi tidak ada hubungannya dengan jabatan struktural,” kata Budi, Minggu (4/4/2021).


Kepada hariankota.com ia menyatakan terbitnya SE Dirjen Dikti itu sangat meresahkan, karena sebagian besar pengurus yayasan pendidikan banyak juga yang merangkap sebagai dosen. Apalagi para pendiri lembaga pendidikan pasti diperkuat oleh akademisi dalam hal ini dosen.


"SE ini telah membuat sebagian besar lembaga pendidikan swasta yang awalnya didirikan oleh dosen kemudian membentuk yayasan pendidikan resah. Kami masih bisa menerima jika larangan rangkap jabatan itu sebagai pemimpin seperti rektor, dekan atau pengurus administrasi. Tapi kalau dosen itu bukan jabatan tapi profesi," tegasnya.


Selain itu, Budi juga khawatir jika SE Dirjen Dikti ini nanti akan dijadikan acuan asesor BAN PT saat melakukan pemeriksaan persyaratan akreditasi. Bila aturan ini dilakukan maka akan melemahkan akreditasi lembaga pendidikan tinggi itu sendiri.


Atas persoalan ini, kajian dan langkah hukum akan ditempuh Budi jika SE tersebut tidak dicabut atau minimal direvisi. Gugatan siap dilakukan jika langkah audensi yang akan dilakukan gagal membuahkan hasil.


“Kami akan melakukan sejumlah langkah, pertama kami coba audiensi dengan Dirjen Dikti soal SE tersebut. Kalau tidak ada hasil, kami siap menggugat, karena kami nilai aturan tersebut lemah dan menyudutkan profesi dosen serta melemahkan perguruan tinggi kami,” tegasnya.


Sementara, pengacara kondang Badrus Zaman yang turut mendampingi Budi saat bertemu dengan awak media menyatakan kesiapannya melakukan pendampingan hukum dengan melakukan kajian terlebih dulu.


"Kami melihat ada sisi kelemahan SE. Semestinya larangan rangkap jabatan itu berlaku bagi pengurus yayasan di jajaran pimpinan perguruan tinggi swasta, tidak termasuk dosen dan karyawan, karena mereka bukan unsur pimpinan. Jadi lemah pijakan hukumnya," tandasnya.



Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :