Rekomendasi

UU Pemilu Batal Direvisi, KPU Rancang Skema Persiapan Pemilu 2024 Selama 30 Bulan

Jumat, 09 April 2021 : 21.20
Published by Hariankota

Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat (Foto: Sapto Nugroho)

SUKOHARJO
- Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mengeluarkan RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas membuat persiapan Pemilu 2024 bisa dilakukan sejak dini.

"Putusan DPR dan Pemerintah menarik (membatalkan-Red) revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari Prolegnas, artinya UU pelaksanaan Pemilu resmi tidak diubah," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng, Yulianto Sudrajat di sela sarasehan bersama KPU Kabupaten Sukoharjo, Jum'at (9/4/2021).

Dengan dibatalkannya RUU Pemilu tersebut membuat KPU memiliki cukup waktu melakukan persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang. Jika Pemilu 2019 persiapannya 20 bulan, maka untuk Pemilu 2024 KPU telah merancang skema persiapan selama 30 bulan sebelum pemungutan suara.

"Dengan skema itu, persiapan bisa dilakukan mulai 2021. Itu kemarin sudah dihitung kalau 30 bulan persiapan maka Pemilu 2024 bisa dilaksanakan pada bulan Maret. Artinya kalau dihitung 30 bulan, maka persiapan dimulai bulan November tahun ini. Tapi ini baru skemanya," terangnya.

Sebagai langkah awal, saat ini menurut Drajad, KPU terus fokus menyiapkan supaya tahapan persiapan Pemilu 2024 bisa dilakukan mulai November 2021 setelah nanti melalui persetujuan DPR RI.

"Fokus persiapan akan dilakukan salah satunya menyiapkan daftar pemilih berkelanjutan. Ini selalu kami update berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), misalnya yang sudah meninggal dihapus, dan memasukkan data pemilih pemula/baru," ujarnya kepada hariankota.com.

Dengan daftar pemilih berkelanjutan selalu update, KPU berkeyakinan pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu mendatang, data pemilih yang diinput sebagai dasar menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih akurat serta terhindar dari data pemilih ganda.

"Berikutnya, kami akan memutakhirkan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Jadi ini akan kami update agar setiap partai politik (parpol) diketahui berapa jumlah anggotanya, pengurusnya termasuk keberadaan kantornya. Nanti kami tentu berkoordinasi dengan parpol - parpol itu," paparnya.

Ditegaskan, mengingat UU Pemilu batal dirubah, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan juga tidak mengalami perubahan. Namun begitu KPU akan mengembangkan atau memperbaiki sarana pendukung Pemilu seperti, perbaikan aplikasi Sirekap (Sistem Rekapitulasi Elektronik).

"Jadi, seperti Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara minimal parlemen), dan Presidential Threshold (ambang batas pencalonan presiden) itu tidak berubah karena itu sistem yang diatur dalam UU. Jadi itu tetap, karena UU-nya tidak jadi diubah," tandas Drajad

Diketahui, dengan dicabutnya RUU Pemilu dari daftar Prolegnas memastikan bahwa Pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan serentak pada tahun 2024. Dengan kata lain, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tidak akan digelar.


Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi

Share this Article :