Rekomendasi

Disnakertrans Terima 54 Aduan Terkait THR

Kamis, 06 Mei 2021 : 23.12
Published by Hariankota


SEMARANG
– Seminggu menjelang lebaran, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melakukan inspeksi ke sejumlah perusahaan. Hal itu untuk memastikan pemberian THR diberikan tepat waktu.


Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Roselasari mengatakan pihaknya tengah fokus mengawal permasalahan penyaluran THR di beberapa daerah. Sakina mencontohkan kasus protes karyawan sebuah perusahaan tekstil di Boyolali, terkait pembayaran gaji dan THR. Namun, untuk kasus tersebut sudah tercapai kesepakatan, setelah adanya mediasi.


“Terkait kejadian di Pan Brothers Boyolali, sudah ada mediasi antara bipartit antara pemerintah daerah setempat dan perusahaan. Pangkal permasalahannya, ada gaji dicicil pada tanggal 5 dan 10 Mei. Namun setelah mediasi, disepakati gaji dan THR akan dibayarkan satu kali. Gaji akan dibayarkan tanggal 7 Mei dan THR hari ini,” ujarnya, Kamis (6/5/2021) dikutip dari laman resmi pemprov Jateng.  


Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan dan supervisi terkait masalah tersebut.  Sakina menyebut sudah ada 54 aduan terkait THR yang masuk ke Posko Disnakertrans Jateng.


Untuk menyelesaikan hal itu, pihaknya menerjunkan 154 pengawas ketenagakerjaan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan, jika sampai pada tenggat waktu H-1 belum ada penyelesaian, maka perusahaan yang belum membayarkan hak pekerja, bisa kena sanksi.


Dikatakannya, dari 54 aduan, perusahaan di Surakarta dan Semarang paling banyak dilaporkan, terutama perusahaan padat karya seperti tekstil dan semacamnya. Aduannya, berupa THR yang belum dibayar ataupun dibayar bertahap.


“(Penyelesaiannya 54 aduan) masih on proses, kami kan turun ke lapangan.  Harapannya pada H-1 sudah ada penyelesaian. Jika masih belum bayar sesuai Permenaker 6/2016, akan ada sanksi administrasi, mulai dari teguran hingga pembekuan usaha,” sebutnya.


Sakina mengatakan, pihaknya ingin perusahaan menaati dan menunaikan kewajiban kepada pekerja. Oleh karena itu, Disnakertrans juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan aduan.


“Dinas Tenaga Kerja di daerah juga berkoordinasi ke kami. Seperti pengawasan di Boyolali dan pengawasan di Brebes juga didampingi, agar hak pekerja dapat diberikan sesuai dengan regulasi,” imbuhnya.


Sakina menyebutkan, berdasarkan Peratuan Menteri Tenaga Kerja 6/2016 maksimal tenggat pemberian THR adalah tujuh hari sebelum hari raya. Besaran THR mencapai satu kali gaji, kepada buruh yang telah memiliki waktu kerja minimal satu tahun.




Jurnalis : Nugi
Editor : Mahardika

Share this Article :