Rekomendasi

Peringati Piagam Jakarta, SMIJ Sampaikan Resolusi Dukung Presiden Temukan Kembali Jati Diri Bangsa dan NKRI

Selasa, 22 Juni 2021 : 15.13
Published by Hariankota


SOLO - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Solo Madani Indonesia Jaya (SMIJ) menyampaikan resolusi dalam rangka memperingati 76 Tahun Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Resolusi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI.

Melalui resolusi berisi enam poin pemikiran setelah melihat perkembangan situasi saat ini tersebut, mereka berharap adanya indikasi upaya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi tertutup sebagaimana pernah terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru tidak terjadi.

"Mengusung Pancasila 1 Juni 1945, dibentuknya BPIP yang membentuk GBHIP disusul munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan RUU BPIP sebagai RUU Prioritas 2021, ini dapat menyulut keterbelahan anak bangsa seperti pernah terjadi pada masa lalu," kata Ketua Pengurus SMIJ, Yusuf Suparno dalam konferensi pers, Selasa (22/6/2021).

Adapun enam poin pemikiran yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI sebagai upaya menemukan kembali jati diri bangsa dan NKRI tersebut, dibacakan Yusuf yakni, pertama membangun kembali dengan menyatukan dan menyerasikan jiwa agamis dan nasionalis sebagaimana amanah konstitusi UUD NRI 1945.

"Kedua, menguatkan pelaksanaan pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan menerbitkan peraturan atau undang -undang organik berbasis pasal 29 UUD NRI 1945," kata Yusuf.

Pemikiran ketiga, menguatkan dan mengokohkan kesatuan dan persatuan bangsa dengan mengembalikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Harapannya, kejadian tragedi nasional G30S PKI dan konflik horizontal kerusuhan Mei 1998 tidak terulang.

"Keempat, mengembalikan NKRI sebagai negara hukum yang berorientasi kepada keadilan yang melindungi rakyat Indonesia sebagaimana pesan Presiden Jokowi. Bukan negara hukum yang berorientasi pada kekuasaan," tegasnya.

Dalam poin kelima, SMIJ menyampaikan agar ada kajian ulang peraturan, undang-undang, dan RUU rawan konflik yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu memposisikan anak bangsa dan kelompok kritis masyarakat sebagai kelompok kontra pemerintah, sebagai ancaman dan musuh negara.

"Terakhir keenam, supaya mempelajari dan memenuhi amanah UUD 1945. Perekonomian Indonesia tidak patut dan tidak layak tunduk pada kekuatan modal semata. Keberlanjutan ekonomi harus didasarkan pada kejujuran, kepatuhan dan ketaatan pada semangat nilai-nilai konstitusi dan kejuangan para pendiri republik. Nir serakah dan nir fantasi," tandasnya.

Sementara, anggota Bidang Dakwah Politik SMIJ, Sobbarin Syakur kepada hariankota.com menambahkan, resolusi SMIJ tidak berhenti pada tataran pembacaan, namun akan disampaikan kepada Presiden, DPR RI serta sejumlah tokoh nasional yang terkoneksi dengan lembaga negara maupun instansi pemerintahan.

"Resolusi akan kami sampaikan melalui jaringan kami, baik yang duduk sebagai anggota legislatif maupun yang berada di lembaga seperti di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Ini merupakan upaya SMIJ sebagaimana slogannya menyatukan potensi membangun negeri untuk mewujudkan kesejahteraan," pungkasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi

Share this Article :