Rekomendasi

Hasil Sementara PPKM Darurat Belum Signifikan, Pemkab Sukoharjo Diminta Perketat Pergerakan Masyarakat

Kamis, 08 Juli 2021 : 19.52
Published by Hariankota


SUKOHARJO
- Sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Tengah (Jateng) sebagai upaya meredam laju penularan virus corona belum menunjukkan hasil maksimal. Upaya lebih keras lagi perlu dilakukan oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota bersama TNI-Polri.


Hal itu disampaikan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto saat hadir di Sukoharjo bersama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kamis (8/7/2021). Keduanya ingin memastikan pelaksanaan PPKM Darurat berjalan sebagaimana yang diharapkan.


"Evaluasi yang dilakukan oleh Menko Marves (Maritim dan Investasi) beberapa waktu lalu, pergerakan kendaraan, pergerakan manusia di wilayah Jateng terdapat penurunan, namun masih berkisar di angka 15%. Artinya, belum signifikan," kata Pangdam.


Dengan hasil itu, Pangdam berharap dapat ditingkatkan lagi menjadi sekira 20% hingga 30%, atau semaksimal mungkin. Setidaknya pergerakan kendaraan dan manusia di Jateng, khususnya di Sukoharjo bisa ditekan hingga 30%.


"Kenapa demikian, karena pandemi Covid-19 ini pembawanya adalah manusia. Dengan kita meminimalkan pergerakan manusia dari satu titik ke titik lainnya, maka ini dapat meminimalkan penularan. Untuk itu, PPKM Darurat ini kita konsentrasikan untuk meminimalkan pergerakan manusia," tegasnya.


Pantauan hariankota.com, dalam kunjungan sekaligus apel gelar pasukan ini, Pangdam juga menekankan pentingnya kerjasama yang baik antar anggota dan seluruh instansi maupun lembaga. Tidak boleh ada yang merasa paling superior.


"Tidak ada satu institusi pun yang merasa dirinya paling super, paling hebat, atau bisa mengatasi masalah ini. Semua memiliki peranan sangat penting. Penyelamatan masyarakat Sukoharjo, itu yang paling utama," imbuhnya.


Sedangkan Kapolda Jateng berpesan kepada seluruh petugas yang turun di lapangan untuk selalu dalam kondisi sehat. Dari mulai komandan satuan terkecil hingga pemuka masyarakat terlebih dulu harus sehat, kemudian baru bergerak menyehatkan masyarakat.


"Sukoharjo merupakan daerah penyangga, oleh karenanya penyekatan yang dilakukan untuk menekan pergerakan masyarakat harus memperhatikan tempat -tempat strategis. Kami tidak ingin kegiatan ini hanya biasa-biasa saja. Pada saat nanti evaluasi, angka Covid-19 di Sukoharjo harus menurun," tegas Kapolda.


Upaya preentif, preventif, bila perlu dengan penegakan hukum disarankan Kapolda, harus dilakukan untuk memberikan efek jera pada masyarakat terkait kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan. Penegakan hukum bisa dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan yang digunakan pemerintah daerah.


"Kalau ada Perda, atau Perbup silahkan digunakan. Dan ini semua kompartemen harus berjalan. Dari upaya preentif hingga penyemprotan desinfektan muaranya hanya satu, yakni untuk mendidik masyarakat agar taat aturan selama PPKM Darurat," ujar Luthfi.


Sementara, menanggapi penyampaian Pangdam dan Kapolda, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengaku mendapat motivasi untuk mencapai target maksimal dalam menjalankan penerapan kebijakan PPKM Darurat di Kota Makmur.


"Nanti kami akan bekerjasama dengan tiga pilar (pemerintah, TNI, dan Polri) hingga tingkat bawah, dan siap melaksanakan arahan yang disampaikan Pangdam dan Kapolda," pungkasnya. 




Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :