Rekomendasi

PPKM Darurat, Disdukcapil Sukoharjo Tutup Layanan Tatap Muka

Jumat, 02 Juli 2021 : 21.15
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pencegahan meluasnya wabah virus corona telah ditingkatkan menjadi PPKM Darurat mulai, 3 -20 Juli 2021. Kebijakan berlaku untuk Jawa-Bali

Imbas kebijakan ini membuat beberapa instansi pemerintah daerah mulai mengambil tindakan serius untuk mengurangi penyebaran wabah yang belum juga menunjukkan grafik menurun.

Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukoharjo.

Melalui papan pengumuman yang terpasang di depan pintu masuk ruang layanan pemohon administrasi kependudukan (Adminduk) di komplek perkantoran Pemkab Sukoharjo, mereka mengumumkan bahwa pelayanan tatap muka untuk sementara waktu dihentikan.

Kepala Disdukcapil Sukoharjo Budi Susetyo saat dikonfirmasi terkait pengumuman itu menyampaikan, layanan tetap dilaksanakan, namun dengan sistem online. Untuk pencetakan produk layanan masyarakat yang mengajukan online, akan diberi tahu secara online terkait waktu pengambilan dokumennya.

"Pada intinya layanan tidak berhenti tapi tetap berjalan, dan membatasi layanan secara tatap muka. Hal tersebut dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang," kata Budi kepada hariankota.com melalui pesan singkat WhatsApp, Jum'at (2/7/2021) sore.

Menepis kekhawatiran masyarakat, Budi menjanjikan, untuk produk layanan yang diberikan setelah jadi, akan diberikan tanpa menunggu waktu PPKM Darurat selesai.

"Tentang opsi untuk pengiriman layanan secara pos bagi dokumen yang telah jadi, hal itu menjadi salah satu kebijakan yang akan kami tempuh," pungkas Budi menjawab pertanyaan, apakah selama PPKM Darurat ada upaya pengiriman produk layanan melalui jasa pos.

Sementara, menindaklanjuti instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani setelah menggelar rapat dengan sejumlah pejabat dan pimpinan instansi terkait, dan disampaikan secara virtual kepada para Camat serta Kades, menerbitkan Instruksi Bupati

Beberapa poin dalam instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat diantaranya, sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25%, maksimal staf Work From Home ( WFH) dengan prokes ketat.

Sektor kuliner seperti warung makan tenda kaki lima, angkringan, hingga restoran baik didalam maupun diluar mall hanya diijinkan buka untuk melayani dibawa pulang (take away). Makan ditempat sama sekali tidak diperbolehkan. Bagi yang tidak taat, diancam sanksi administrasi hingga penutupan usaha.

Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya, untuk sementara waktu ditutup. Usaha wisata seperti karaoke, game online, warnet, bioskop, tempat olahraga dan usaha sejenis lainnya juga ditutup sementara.

Sementara, untuk hajatan pernikahan hanya boleh dilakukan untuk prosesi ijab qobul dengan maksimal 10 orang dengan membawa bukti negatif Rapid Test Antigen, dan menerapkan prokes ketat serta tidak menyediakan makan ditempat.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi



Share this Article :